Sektor pariwisata begitu terkena dampak pertama yang dirasakan saat terjadinya covid-19 dimana selain tempat wisata yang tutup hingga tempat penginapan seperti hotel. Maka beberapa pelaku industri perhotelan membutuhkan relaksasi dana bantuan langsung yang diberikan pemerintah maupun yang lainnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, diperkirakan lebih dari 150.000 pekerja dirumahkan. Status para pekerja tersebut ‘dirumahkan’, bukan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jumat, (9/4).
Dari data yang masuk ke PHRI, saat ini terdapat 1.266 hotel yang terpaksa tutup di 31 provinsi. Dari 1.266 hotel baru 844 hotel dan 74.101 karyawan yang terdata.
“Data di atas diakui sebenarnya masih banyak lagi angka yang disebutkan. Namun kesulitan-kesulitan bahwa masih banyak yang belum bergabung dengan PHRI. Saya mengajak bagi yang belum bergabung ayo bergabung bersama kami,”ucapnya.
Ada beberapa aspek yang dibutuhkan pihaknya dari pemerintah pajak, keuangan atau perbankan, dan ketenagakerjaan.
PHRI juga mengusulkan agar pelatihan bagi karyawan pada program Kartu Pra Kerja ditiadakan, pencairan tabungan tunjangan Hari Tua.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Pendidikan dan Pariwisata, Dede Yusuf dalam Webinar yang diadakan oleh Indonesian Food & Beverage Executive Association (IFBEC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), selama masa pandemi, ada beberapa fase yang akan masyarakat lalui. Fase yang pertama, yaitu yang sekarang sedang kita alami, yaitu tanggap darurat.
Dede mengatakan untuk tanggap darurat saat ini realokasi untuk anggaran yang diambil pariwisata adalah 500 miliar untuk memberikan pelatihan-pelatihan pekerja pariwisata untuk masa kosong seperti ini dan mendukung kartu pra kerja dari karyawan PHK atau pekerja honorer yang mendapat uang harian,” kata Dede.
Total dana yang diambil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun sejumlah 1 Triliun. Namun tak hanya Kemenparekraf, tapi anggaran seluruh kementerian dan DPR pun ditarik.
“Jadi negara sedang menarik semua anggaran untuk masalah sembako, relaksasi, BLTnya, jadi tidak ada kementerian yang tidak ditarik termasuk DPR pun ditarik
Ia menjelaskan tujuan dari pelatihan-pelatihan pekerja pariwisata yang dimaksud agar masa pemulihan setelah Covid 19 nanti bisa berguna langkah – langkah apa saja yang bisa dilakukan. “Karena kita tidak tahu apakah setelah pandemi ini masyarakat benar-benar butuh luburan atau sebagian masyarakat ada beberapa yang trauma, katanya.
Dede mengatakan selama masa pandemi setelah masa tanggap darurat, ada tahap pemulihan. Tahap pemulihan diharapkan sekitar 3-4 bulan. Lalu, tahap normalisai berjalan sesudahnya. Untuk kapan bantuan diberikan maka diperlukan data yang diberikan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi kami untuk memberikannya atas pekerja industri ini yang terkena imbas dari Covid 19.
“Kami akan menampung permasalahan – permasalahan yang terjadi di industri ini bahwa Saya akan menyampaikan kepada pemerintah pusat,”ungkapnya.
Dede Yusuf, ada sisi positif dalam kondisi saat ini, masyarakat yang kini melakukan Work From Home
permintaan untuk pemesanan makanan dan minuman pesan antar secara online tinggi. Ini menjadikan peluang untuk mereka beralih ke online. Begitu juga industri kreatif salah satunya makan dan minuman ini.
Haryadi membenarkan ada kenaikan tren saat pandemi ada beberapa hotel untuk F & B yang melakukan atau beralih secara online akan tetap kenaiknya belum begitu signifikan.
